SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Masyarakat Anti Korupsi Jawa Timur (MAKI) mengumpulkan petisi untuk mensupport atau mendukung Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim). Pasalnya, saat ini Dindik Jatim sedang mendapat sorotan perihal dugaan penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pimpinan pendidikan Jatim yaknli Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi.
Heru Satriyo Ketua LSM MAKI Korwil Jatim menjelaskan, petisi sudah disebarkan, yang konteksnya adalah sebagai bentuk support atas berita-berita yang beredar di media massa yang dinilainya hanya berdasarkan asumsi semata. Sehingga menimbulkan gerakan massa dan melakukan aksi demo terhadap di kantor Dindik Jatim beberapa waktu lalu.
"Ini ngawur. Artinya kami sampaikan ngawurnya opini yang dibentuk ini bahaya. Petisi ini sudah kami rilis. Petisi ini untuk masyarakat Jawa Timur yang memang sepakat dengan kami, baru kemarin kita rilis, sudah ada hampir 50 yang tandatangan petisi tersebut, kami akan bergerak terus ini nantinya," ujarnya, Kamis (9/3/2023).
Sebelumnya, diberitakan jika Plt Kadispendik Jatim diperiksa oleh KPK atas dugaan korupsi dan menyita berbagai barang bukti, seperti emas batangan, berlian, hingga cek senilai milyaran rupiah.
Namun setelah MAKI melakukan konfirmasi kepada KPK, melalui Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri tidak mengeluarkan statemen penyitaan.
"Setelah saya konfirmasi, saya WA (whatsapp) kepada Ali Fikri, KPK tidak pernah mengeluarkan statemen penyitaan," ungkap Heru.
Oleh karena itu, MAKI Jatim menyayangkan aksi demo yang dilakukan di depan kantor Dispendik Jatim, namun belum diketahui secara pasti adanya penyitaan barang bukti serta keterlibatan seorang Plt Kadispendik Jatim dalam dugaan kasus koruspi.
"Kami mengutuk keras mereka, karena mereka menampilkan, mencoba menghakimi seorang Wahid Wahyudi dengan materi minta KPK menangkap Wahid Wahyudi, sangat sangat subjektif, dan sangat personal. Padahal datanya tidak jelas," tegasnya.
Pemberitaan yang menurutnya berdasarkan asumsi tersebut, menyebabkan kehebohan dikalangan dunia pendidikan Jatim. Khususnya di jajaran linier dibawahnya, seperti Kepala Sekolah hingga anak anak didik tingkat SMA sederajat, sudah ada yang mulai terpengaruh, usai mengakses berita yang tersebar melalui media online.
"Itu menimbulkan keresahan, sehingga menurut kami MAKI Jatim harus meluruskan ini. Karena itu tidak benar, ngawur berita itu. Dalam aksi itu dibangun untuk tujuan tertentu, bukan berdasarkan data yang benar," imbuhnya.
Sebelumnya, sekelompok orang yang menamakan Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) menggelar demonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Senin (6/3/2023). Mereka menuding Dinpendik Jatim dijadikan alat korupsi.
Korlap Aksi Jaka Jatim Musfiq membeberkan bahwa dari informasi yang diperoleh pihaknya, Wahid Wahyudi diduga terlibat dalam kasus korupsi dana hibah DPRD Jatim. Dimana KPK juga telah menggeledah rumah Wahid beberapa waktu lalu.
Dikabarkan KPK berhasil menyita emas batangan dan dua buah berlian senilai miliaran rupiah. Selain itu, KPK juga menyita cek yang belum dicairkan sebesar Rp 36 miliar. Namun Musfiq sendiri belum yakin kabar penyitaan tersebut.
“Kalau penyitaan KPK ini adalah benar, maka jelas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang selama ini visi-misinya adalah meningkatkan kualitas pedidikan dan mencerdaskan anak bangsa, hanya dijadikan lumbung para koruptor yang berkedok pendidikan,” katanya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
