Hadir dalam kesempatan tersebut adalah Sekda Kebupaten Sidoarjo Andjar Surjadianto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mohammad Ainur Rahman, Probo Agus Sunarno dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Evi Wahyu Harini dari Inspektorat. Dua pejabat BPKP juga turut hadir sebagai narasumber pada acara tersebut yaitu Akhmad Basori dan Teguh Harjanto.
Dalam sambutannya, Andjar Surjadianto menyampaikan bahwa secara umum pihaknya sudah melakukan pembinaan kepada kepala desa, namun tentu saja dengan seni (metode) yang bervariasi.
“Secara teknis pengetahuan akuntansi dari para kepala desa itu kan tidak sebagus akuntan yang sebenarnya, maka para camat juga hanya memberikan kulit2nya saja," ungkapnya.
Dirinya mengakui bahwa masih banyak kepala desa yang masih belum memahami dengan benar mekanisme pengelolaan keuangan desa terutama dalam hal administrasinya.
Salah satunya yang menjadi sorotan adalah memasukkan hasil pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) pada rekening desa.
“Sewa TKD ini tidak semua desa memasukkannya pada rekening desa, ini yg harus kita luruskan. Kalo ini terjadi secara masif ini bisa jadi temuan,” kata Andjar.
Hal lain yang ia singgung adalah mengenai mekanisme pembelanjaan dengan pembayaran secara nono tunai yang masih belum berjalan maksimal. Mekanisme non tunai tidak maksimal.
“Pencatatan transaksi tidak tertib. Masih saja terjadi kelebihan belanja material dan upah kerja. Hal ini terjadi karena SPI (Sistem Pengawasan Internal ) tidak berjalan,” keluhnya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
