Salah satu yang dilakukan adalah mengizinkan impor garam bagi pengusaha lokal. Namun ada persyaratan khusus, mislanya impor bisa dilakukan khusus konsumsi, dan harus berasal dari India. “Ini dilakukan supaya tidak tercampur dengan impor yang kemarin dilakukan, dari Australia. Usulan ini harus dilakukan dengan cepat, kasihan masyarakat,” tegas Herman.
Saat ini, lanjut Herman, banyak pekerja yang telah dirumahkan perusahaan-perusahaan lokal. Kebijakan ini muncul karena pengusaha merasa tidak memiliki bahan baku untuk dikerjakan, jika tidak dirumahkan beban perusahaan bakal semakin besar. “Kasihan pekerja juga, banyak yang sudah dirumahkan. Pemerintah harus memberikan solusi cepat! Jangan disuruh untuk menunggu panas dan panen, situasi tidak kondunsif,” papar dia.
Direktur Utama PT Budiono Madura Bangun Persada, Pang Budiono mengaku setuju dengan usulan impor garam. Menurutnya jalan tersebut sebagai upaya untuk membuat harga-harga stabil. Saat ini, harga garam tidak masuk akal, dipasaran harganya mencapai Rp5000/kilogram, dari harga normal sebesar Rp700/kilogram.
“Parahnya garam dari petani umur 3 hari sudah dipanen. Padahal idealnya supaya garam bisa mengkristal harus berumur minilal 12 hari,” katanya.
Lebih lanjut Pang Budiono menegaskan, persoalan impor garam ini semakin ruwet setelah diatur dengan SK 2 Menteri. Buktinya, setelah regulasi dipegang kedua menteri, justru harga garam terus naik tanpa bisa dikontrol. “Harusnya seperti dulu, jika garam lokal habis pengusaha dibebaskan untuk melakukan impor. Impor ini tujuannya menjaga stabilitas garam dipasaran. Beda dengan saat ini, garam petani habis, tetapi yang beredar dipasaran malah garamnya pengusaha-pengusaha yang mendapat jatah impor,” ungkapnya.
Editor : Arif Ardliyanto
