Ribuan AMDAL Mangkrak Pasca UU Cipta Kerja, Pengamat: Birokrasi Malah Gemuk dan Rumit

Ali
Pemerintah bisa keluarkan Perppu kedua untuk mengganti UU Cipta Kerja. Foto: Ilustrasi/MPI

JAKARTA, iNewsSurabaya.id - Sejumlah pelaku usaha dari berbagai sektor mengeluhkan lambannya proses perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan lingkungan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada sekitar 4.000 AMDAL yang masih tertahan di KLHK.

Tak sedikit perusahaan yang sudah menunggu hingga ber bulan-bulan izin lingkungan tersebut, namun tak kunjung diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Diketahui, masalah ini muncul pasca diterbitkannya aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Padahal, UU Cipta Kerja ini diterbitkan dengan harapan dapat menyederhanakan perijinan bagi para investor. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.

Salah satunya perizinan AMDAL yang menjadi lebih ruwet dalam pelaksanaanya. Apalagi, perizinan AMDAL menjadi salah satu perizinan yang sangat strategis bagi dunia usaha yang memiliki resiko lingkungan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan banyaknya aturan turunan yang harus dilaksanakan birokrasi justru membuat UU ini tidak sejalan dengan cita-cita awalnya, yakni deregulasi secara signifikan.

Sebagaimana diketahui, saat ini ada tiga PP turunan UU Cipta Kerja yang terbit berkaitan dengan izin AMDAL, yakni PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Banyaknya aturan turunan ini, menurut Bhima, justru menambah gemuk regulasi. Ia juga membenarkan bahwa birokrasi yang rumit itu mempengaruhi minat investasi.

Bhima menyebut, terbitnya UU Cipta Kerja justru hampir tidak berpengaruh banyak terhadap realisasi investasi.

"Proses birokrasinya menyesuaikan dengan regulasi turunan UU Cipta Kerja. Jadi lebih rumit," kata Bhima.

Bhima yang juga merupakan Peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), tak menampik bahwa mangkraknya 4.000 AMDAL di KLHK itu berkaitan dengan ketidaksiapan KLHK menyambut UU Cipta Kerja.

"Iya (ketidaksiapan KLHK), salah satunya (membat AMDAL mangkrak)," ujar Bhima.

Selain itu, Bhima juga tak menepis bahwa berbelitnya perizinan yang mesti dilakukan investor, juga membuka celah permainan untuk memuluskan proses izin AMDAL.

Ia pun menyarankan agar pemerintah merevisi UU Cipta Kerja secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan para pekerja dan pengusaha.

"Sebaiknya uu cipta kerja direvisi lagi, pemerintah bisa keluarkan Perppu kedua untuk mengganti UU Cipta Kerja, dan kembalikan proses pembuatan UU secara transparan dan partisipatif baik sisi pekerja, dan pengusaha diajak dialog sehingga isi UU lebih berkualitas dan solutif," pungkasnya.

Editor : Ali Masduki

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network