SURABAYA, iNews.id - Rencana subsidi minyak goreng yang dikeluarkan Kementrian Perdagangan bersama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) dinilai berpotensi ditimbun. Pemerintah daerah khususnya Pemkot Surabaya diminta untuk rutin melakukan pengawasan untuk mencegah hal itu.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Alfian Limardi yang menginginkan harga minyak goreng kembali stabil dan tidak ditimbun. Untuk itu Pemkot perlu melakukan operasi pasar rutin.
"Saat ini harga minyak goreng di Surabaya hampir mencapai 20 ribu rupiah per liter. Saya minta PD Pasar Surya dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan harus bertanggung jawab untuk monitoring kestabilan harga minyak goreng. Sebab setiap tahun kita mengeluarkan anggaran untuk memantau harga. Laporkan jika ada indikasi menimbun minyak goreng dan coba-coba memainkan harga", jelas Alfian.
Politisi PSI ini juga meminta agar nantinya jika minyak goreng subsidi telah didistribusikan agar tepat sasaran. Seperti untuk pelaku UMKM dan rumah tangga kelas menengah bawah.
"Saya juga minta pemkot untuk memastikan penerima minyak goreng subsidi tepat sasaran yakni rumah tangga menengah bawah. Jangan sampai yang menerima manfaat adalah rumah tangga berpendapatan tinggi. Sebab bisa saja rumah tangga berpendapatan tinggi beralih ke minyak kemasan yang lebih rendah harganya", tutup Alfian.
Seperti diketahui, harga minyak goreng dunia melambung dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan bersama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) berencana dalam 6 bulan kedepan memberikan subsidi minyak goreng untuk menekan harga di pasaran yang dipatok Rp14.000 per liter.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
