MALANG, iNewsSurabaya.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimistis Pemprov Jatim mampu menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di akhir tahun 2023.
Salah satu strateginya adalah dengan memperkuat gotong royong untuk menurunkannya secara bersama sama.
"Hal ini selaras dengan target Presiden Joko Widodo untuk mencapai zero kemiskinan ekstrem di tahun 2024," kata Khofifah saat menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kategori kemiskinan ekstrem dan zakat produktif bagi pelaku usaha ultra mikro di Kantor Kecamatan Gondanglegi, Malang, Rabu (27/6/2023).
Apalagi pada tahun 2022 angka kemiskinan ekstrem di Jatim mencapai 1,8 persen, turun dari tahun 2021 yang sebesar 2,23 persen. Angka ini lebih rendah dari nasional yang pada tahun 2022 berada pada level 2,04 persen.
“Untuk kemiskinan ekstrem target Pak Presiden itu 2024 zero. Namun kita berharap bahwa dengan kerja keras dan gotong royong kita semua semoga Jatim bisa mencapai zero kemiskinan ekstrem akhir tahun ini. Apalagi ada beberapa kab/kota yang sudah zero kemiskinan ekstrem seperti Kab. Tulungagung,” katanya.
Untuk itu, ia kembali meminta dina sosial kabupaten/kota kembali melakukan penyisiran atau verifikasi data penerima bansos kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Salah satunya melalui penyisiran indikator terkait kemiskinan ekstrem.
Dari data penerima bansos sebanyak 3.000 KPM ini ternyata yang hasil verifikasinya hanya 929 KPM. Dan dari 929 ini dari Kabupaten Malang ada 211. Terkait data ini, lanjutnya, ada beberapa daerah yang langsung melakukan konfirmasi hingga ke pusat.
Kota Mojokerto salah satunya, karena hanya terdiri dari tiga kecamatan. Kota Mojokerto juga memiliki sistem aplikasi yang sangat advance yang menyajikan data by name by address.
“Dari sistem ini ternyata bisa menunjukkan bahwa data yang terekspos itu tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Kemudian data yang dibawa oleh Walikota tersebut yang dijadikan dasar adjustment. Hal ini menjadi gambaran ternyata daerah ini memang kemiskinan ekstremnya sudah sangat rendah sekali,” urainya.
Menurutnya, ia juga kerap melakukan diskusi bersama kepala daerah terkait indikator kemiskinan ekstrem sehingga lebih mudah intervensinya. Seperti Kota Mojokerto, Kota Batu, dan Kota Madiun.
“Saya bertemu walikotanya dan kita langsung membahas apa saja indikatornya dan sebagainya. Mereka juga berharap ada update atas jumlah kemiskinan ekstrem di daerahnya” katanya.
Lebih lanjut menurutnya, pada tanggal 8 Juni 2022, Pemerintah pusat menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dengan menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2024.
"Jatim merupakan satu dari tujuh provinsi yang jadi pilot project program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Sebanyak lima kabupaten di Jatim menjadi pilot project atau percontohan program nasional percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem," tukasnya.
Sebagai informasi, kemiskinan ekstrem adalah standart kemiskinan yang didefinisikan oleh PBB sebagai suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.
Indikator kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang berpendapatan di bawah USD1,91 PPP (purchasing power parity) per kapita per hari (setara Rp.9.089 per hari).
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
