Dirinya menerangkan, insiden miss komunikasi saat eksekusi lahan di Dukuh Pakis, Kamis (10/08/2023) antara Kabagops Polrestabes Surabaya dengan Wawali Armuji yang berakhir dengan penuh keakraban dan persaudaraan jangan sampai terulang kembali di tahun-tahun politik sekarang ini.
Catatan kami, ungkap Toni, dalam dua bulan terakhir banyak sekali persoalan eksekusi lahan di Surabaya, mulai dari Sutorejo, Kertajaya, dan Dukuh Pakis kemarin ini jangan sampai terulang kembali paling tidak 5 bulan ke depan.
“Kami sangat menghormati kekuasaan peradilan artinya, independensi peradilan kita hormati. Tapi, kalau kami boleh berharap sebaiknya PN menangguhkan dulu upaya putusan-putusan eksekusi di tahun politik ini,” tegasnya.
Ia kembali menjelaskan, situasi politik sedang menghangat, artinya semua orang berkewajiban menjaga dan memelihara Surabaya dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sekali lagi, tambah Toni, diriny tidak meng intervensi independen pengadilan, tetapi eksekusi tentu berdampak pada disharmonisasi ditengah-tengah masyarakat.
“Jadi alangkah baiknya persoalan eksekusi lahan di tahun politik ini ditunda saja dulu hingga pemilu selesai,” pintanya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
