"Saya menjawab dengan tegas bahwa saya bukanlah seorang lurah, tetapi saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, 'Pak Lurah' merupakan kode, namun perlu saya tegaskan bahwa saya bukanlah ketua umum partai politik, bukan pemimpin partai politik, dan juga bukan ketua koalisi partai politik," jelasnya.
Jokowi juga menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, penentuan capres dan cawapres berada dalam wewenang partai politik dan koalisi partai politik.
"Jadi, saya ingin menyampaikan bahwa ini bukanlah kewenangan saya, bukan kewenangan 'Pak Lurah'. Saya ingin mengulanginya sekali lagi, meskipun saya memahami bahwa sebagai seorang Presiden, nasib saya seringkali dijadikan "pelampiasan", alasan, atau perisai dalam konteks politik," kata Jokowi.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
