Ketua Wantimpus GM FKPPI Ahmad Basarah menyampaikan maklumat kebangsaan yang mengatakan sikap politik GM FKPPI hendaknya berkiblat sepenuhnya pada politik kenegaraan dan politik kebangsaan, bukan politik partisan, apalagi sektarian. "GM FKPPI mempunyai hak politik. Namun politik GM FKPPI bukan politik primodial, apalagi politik sektarian. Karena apa? karena kita menolak politik identitas," ujar Basarah.
Politik GM FKPPI, lanjutnya, juga bukan politik golongan, apalagi politik partisan, karena GM FKPPI bukan milik satu golongan atau partai politik tertentu. Akan tetapi politik GM FKPPI adalah politik negara, sebagaimana garis-garis politik TNI/Polri yang tegak lurus untuk negara.
"Menyambut Pemilu 2024 ini penting, karena keberadaan kader GM FKPPI disejumlah partai politik justru harus penjaga, perajut dan tali persaudaraan sesama anak bangsa. GM FKPPI harus ikut berpartisipasi dalam agenda bangsa agar pemilu berjalan jujur, adil, aman dan damai," tandasnya.
Ketua Pengurus Daerah XIII GM FKPPI Jatim Ir R Agoes Soerjanto mengatakan, di tahun politik memang rawan terjadi gesekan. Gesekan tidak hanya terjadi di pusat, tapi juga di akar rumput. Gesekan-gesekan itu jika tidak diredam sedini mungkin, kata Agoes, akan bisa menimbulkan kerawanan keamanan. Seperti kericuhan, bentrokan hingga kerusuhan.
"Kami dari GM FKPPI Jatim berkomitmen patuh dengan arahan para pembina yang adalah orang tua kami di TNI/Polri dan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat GM FKPPI yang akan selalu netral selama pemilu," ujar Agoes didampingi Sekretaris GM FKPPI Jatim Didik Prasetiyono. Agoes juga mengaku siap membantu TNI/Polri, untuk menyosialisasikan pemilu damai di masyarakat.
"Kami intruksikan seluruh jajaran GM FKPPI Jatim untuk terus berkoordinasi dengan TNI/Polri di wilayah setempat untuk membantu deteksi dini. Agar Pemilu dan Pilkada berlangsung lancar dan tidak ada gontok-gontokan, tidak ada saling hantam. Sebab beda pilihan adalah hal yang wajar dalam sebuah pemilu," tandasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
