MADIUN, iNewsSurabaya.id - Kanwil Kemenkumham Jatim aktif mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Pembangunan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM). Salah satu bukti nyatanya, instansi yang dipimpin Heni Yuwono itu telah menggandeng Pemerintah Kabupaten Madiun.
Sosialisasi terkait program ini telah digelar di Kantor Bupati Madiun hari ini (4/10). Kegiatan yang dipimpin Kabid HAM Wiwit P Iswandari itu dihadiri oleh perwakilan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pelaporan Aksi HAM dan KKPHAM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
Acara ini resmi dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Madiun Sujiono. Dalam sambutannya, Sujiono menekankan pentingnya RANHAM dan KKPHAM.
"Yaitu sebagai salah satu kewajiban dan tanggung jawab negara dalam memastikan pemenuhan HAM bagi seluruh warganya," terangnya.
Dalam kegiatan tersebut, dua narasumber penting juga turut hadir, yakni perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.
Wiwit yang mewakili Kanwil Kemenkumham Jatim menjadi narasumber pertama yang memberikan paparan. Dia menyampaikan hasil evaluasi data KKPHAM Kabupaten Madiun di tingkat kanwil. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa sinergi dan kolaborasi seluruh aparat pemerintahan sangat penting dalam melaksanakan RANHAM/Aksi HAM dan KKPHAM.
"Selain itu, Kabupaten Madiun yang belum belum mendapatkan predikat "Peduli HAM" diharapkan dapat meraihnya pada tahun ini," urai Wiwit.
Narasumber kedua dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Andika. Dia memaparkan evaluasi RANHAM dan Aksi HAM di Kabupaten Madiun.
"Kabupaten Madiun telah berhasil melaporkan Aksi HAM periode B08 dan saat ini masih dalam tahap verifikasi," terang Andika.
Kemenkumham Jatim komitmen mengawal Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Pembangunan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM). Foto iNewsSurabaya/ist
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para peserta dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dapat lebih memahami pentingnya pelaksanaan RANHAM dan KKPHAM. Serta berkomitmen untuk mendukung pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah ini.
"Semua pihak diharapkan dapat bersinergi dalam upaya memajukan kualitas HAM dan meningkatkan predikat "Peduli HAM" bagi Kabupaten Madiun," tutup Wiwit.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
