Tidak semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap inovasi TIK, yang erat kaitannya dengan disparitas ekonomi individu. Mereka dengan tingkat pendapatan memadai memiliki akses lebih besar, tetapi minat terlibat dalam dunia internet tidak selalu sejalan dengan kemampuan daya beli yang memadai.
Data dari salah satu konsultan terkemuka, McKinsey & Company, setengah dari total populasi dunia, sekitar 4,4 miliar orang, masih hidup tanpa akses internet. Ini terjadi meskipun dalam satu dekade terakhir, sekitar 2,7 miliar individu telah menjadi bagian dari populasi online global. Lebih dari 60% dari seluruh populasi global belum terhubung ke internet (offline), sementara hanya 40% yang telah memiliki akses.
Kebebasan partisipasi politik melalui teknologi digital membuka peluang bagi warga negara untuk aktif dalam diskusi politik dan memengaruhi kebijakan publik. Ini memberikan kesempatan bagi warga
untuk menjadi pembuat opini dan memengaruhi persepsi publik tentang isu-isu politik.
Meskipun demikian, tantangan besar muncul dalam mengelola informasi yang tersebar luas, perlu penanganan bijak agar partisipasi politik berjalan sehat dan inklusif. Masyarakat harus memilah dan memverifikasi informasi untuk menghindari disinformasi atau hoaks.
Serangan siber dan manipulasi informasi menjadi senjata untuk memanipulasi opini publik, meragukan kepercayaan pada proses demokratis, dan bahkan merusak struktur politik yang ada.
Pertumbuhan teknologi hacking yang cepat menimbulkan ancaman baru terhadap integritas demokrasi digital. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk membentuk kerangka kerja responsif terhadap perkembangan teknologi hacking.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
