Wakil rakyat, dalam hal ini DPR maupun DPRD kurang begitu memberi atensi yang besar terhadap kasus pelanggaran HAM. "Akibatnya, ketika mengalami pelanggaran HAM, masyarakat akhirnya mencari keadilan sendiri," terangnya.
Untuk itu, Kontras Surabaya mendorong agar pemerintah lebih serius dan berkomitmen dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Pemerintah, kata dia, juga harus mampu menghentikan kekerasan terhadap warga sipil.
"Kami juga mendorong agar negara mampu melindungi hak warga negara yang menyampaikan pendapat. Jangan sampai terjadi kriminalisasi," tandasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
BERITA POPULER
+
News Update
