Sementara itu, seorang ibu rumah tangga Happy Budi Febriasi mengatakan, para pemimpin negara ini saat mulai berkurang etika, dan negara yang dicontohkan kepada para generasi penerus bangsa. Makanya ia sebagai ibu rumah tangga merasa kecewa, apalagi pendidikan moral dan etika merupakan hal utama.
"Praktek KKN yang dilakukan dengan telanjang dan kasar mata, bahwa ini adalah pemimpin yang dipilih oleh kita. Itu yang kemudian kita takutkan, ada pendidikan etika, atmosfer yang akhirnya mau tidak mau sebagai warga negara hirup," ujar Happy Budi.
Dirinya mengatakan, secara aturan memang Presiden Joko Widodo memiliki hak politik dan hak pribadi, yang memang diperbolehkan untuk memilih dan berkampanye. Tapi sebagai pemimpin negara, hal itu seolah kehilangan moral.
"Padahal moral etika itu seharusnya di atas hukum, yang seharusnya ditaati dan dilakukan. Memang sikap presiden yang boleh berkampanye itu hak pribadi sebagai warga negara, tapi itu presiden," ucap perempuan yang juga pegiat homeschooling.
Sebelumnya aksi pernyataan menolak pembungkaman demokrasi dan berkurangnya etika moral yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan beberapa pejabat negara. Mereka memanfaatkan bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik dan mengarahkan dukungan ke salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
