Dengan demikian, lanjut pria yang akrab disapa Alan menjelaskan, pusat kekuasaan dan rakyat tidak dapat bertindak sewenang-sewenang melainkan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku. "Ketentuan dan peraturan hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah ini ada dalam konstitusi,” terangnya.
Dia menilai, demokrasi di Indonesia semakin menyalahi nilai-nilai demokrasi. Hukum dibuat berdasarkan kepentingan keluarga presiden. Kebijakan Presiden terhadap kampanye salah satu paslon, bahkan secara terang-terangan presiden melakukan tindakan nepotisme dengan tanpa rasa bersalah sedikitpun. "Maka dengan ini kami menuntut Presiden untuk tidak memainkan nilai dan norma hukum sebagai instrumen politik," tegasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
