SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur (Jatim) menerima aduan terkait dugaan pelanggaran pemungutan suara dari tim Calon Anggota DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Aduan tersebut berkaitan dengan perbedaan hasil perhitungan suara antara form C dengan perhitungan yang masuk dalam sistem Sirekap.
Ketua Bawaslu Jatim, A Warits, menegaskan komitmen pihaknya dalam memastikan hasil penghitungan suara tetap konsisten. Meskipun persoalan Sirekap menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu tetap mengawasi perhitungan suara dari tingkat PPK hingga provinsi.
"Kami berupaya maksimal agar tidak ada perubahan hasil penghitungan," ujar Warits, di kantor baru Bawaslu Jatim di Surabaya, Minggu pagi.
Bawaslu memastikan bahwa suara yang telah direkam dalam form C di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) aman dalam sistem yang dimiliki Bawaslu. Meskipun Sirekap bukan hasil resmi, namun suara resmi akan ditentukan setelah hasil rekapitulasi PPK hingga tingkat provinsi berdasarkan form C.
"Kami sudah memfoto form C di setiap TPS, itu menjadi bahan pengawasan kami dalam tahapan rekapitulasi dan mengunci agar hasil tidak bergeser," tambahnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono memastikan pelaksanaan Pemilu di Jatim yang berjalan dengan kondusif, aman, dan terkendali. Hal itu merujuk pada laporan atau aduan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim yang sejauh ini baru terdapat satu laporan.
“Tidak ada permasalahan besar, ada masalah kecil tapi masih dalam batas wajar. Sebab hingga saat ini, tidak ada aduan ke Bawaslu kaitan Pemilu di Jatim. Hanya ada satu dan itu dari DPD yang ada perbedaan antara C1 dan Sirekap,” katanya.
“Sampai saat ini Bawaslu belum ada penetapan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pada intinya, kami Pemprov Jatim siap mengkoordinasikan kepada semua pihak penyelenggara Pemilu untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya," lanjut Adhy.
Sebelumnya, Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Jatim menemukan adanya dugaan penggelembungan suara setelah ditemukan perbedaan antara suara dalam form C hasil dengan Sirekap.
Ketua Harian MPW PP Jatim, Adik Dwi Putranto mencontohkan, salah satu calon misal mendapat 15 suara yang tertera dalam form C hasil, namun dalam sistem Sirekap mendapat 800-an suara. Padahal, satu TPS jumlah DPT tidak sampai 300 orang.
Anehnya, lanjut Adik, penggelembungan yang terjadi hanya pada beberapa calon saja. Salah satu yang banyak mantan Ketua KPK Agus Rahardjo. "Penggelembungan ini terjadi hampir di semua TPS. Tentu ini merugikan Ketua (AA LaNyalla Mahmud Mattalitti) kami," keluh Adik.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
