Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono mengatakan bahwa sebagai entitas, pihaknya telah berupaya maksimal dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan keterangan dan menyerahkan dokumen kepada BPK. Sesuai kewenangannya selama berlangsungnya pemeriksaan.
"Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara, kami terus menerus berupaya melaksanakannya dengan tertib, efektif dan efisien, serta akuntabel sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan," tegas Heni.
Namun, Heni juga mengakui bahwa masih terdapat beberapa kelemahan. Sehingga, terhadap kelemahan yang terjadi akan menjadi koreksi dan pembelajaran bagi pihaknya untuk semakin meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran, monitoring dan pengawasan.
"Kami akan terus perbaiki baik pengawasan internal maupun terhadap satuan kerja pada jajaran kami secara lebih mendalam terhadap hal-hal yang berpotensi menjadi permasalahan," jelasnya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan catatan positif terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur. Foto iNewsSurabaya/ist
Terakhir, Heni mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim BPK atas segala koreksi, masukan, dan langkah-langkah perbaikan yang diberikan. Pihaknya siap untuk melakukan perbaikan sesuai dengan yang direkomendasikan oleh tim BPK.
"Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama berlangsungnya proses pemeriksaan, mulai entry meeting sampai dengan exit meeting terdapat kekurangan dalam penyiapan dan penyajian data," tutupnya.
Badan Pemeriksa Keuangan sesuai tugas dan kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 15 tahun 2006, telah selesai melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 di Kantor Wilayah Jawa Timur beserta tiga Satuan Kerja yakni Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya. Keempatnya dipilih untuk menjadi Sampling, mulai tanggal 19-26 Februari 2024.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
