Ia juga menyoroti mahalnya biaya politik atau political high cost di Indonesia. Berdasarkan penelitian dari sejumlah lembaga riset, seorang calon anggota DPR maupun DPRD harus menyiapkan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk biaya yang diperlukan dalam rangka Pemilu seperti kampanye dan sebagainya.
"Akhirnya penguasa pada pemerintahan ialah orang-orang yang memiliki kekuatan di bidang ekonomi dan logistik seperti korporasi. Inilah yang melahirkan Sistem Corporatocracy", ujarnya.
Di akhir, beliau menekankan bahwa salah satu solusinya ialah memperkuat lembaga pengawasan eksternal serta membangun kesadaran politik masyarakat melalui LSM Pemantau Pemilu.
"Ini adalah tugas kita bersama sebagai civitas akademika di Indonesia", tandasnya.
Ketua BEM FH UWP, Rudi Santoso menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dalam rangka membangun nuansa akademis di FH UWP. Terlebih isu kepemiluan merupakan isu hangat akhir-akhir ini.
"Kedepan kami berencana mengadakan sejumlah seri diskusi dan seminar untuk membangun kesadaran hukum di kalangan mahasiswa FH UWP dan masyarakat, sejalan dengan moto UWP, Growth with Society", ujar Rudi.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
