Ketua KAD Jatim, Riswanda menyatakan, pihaknya telah berupaya untuk membangun integritas dalam dunia usaha juga melibatkan komunitas lokal. Dalam hal ini, KAD Jatim berfungsi sebagai forum komunikasi antara pelaku usaha dan regulator di tingkat daerah.
"Peran KPK hanya ada di Jakarta, Kami yang ada di daerah mewadahi untuk menjadi jembatan antara pengusaha dengan pemerintah," jelasnya.
Melalui kolaborasi antara KPK, Komunitas Lokasi Daerah, dan para pelaku usaha, diharapkan dapat diciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan berintegritas, tidak hanya di Jawa Timur tetapi juga di seluruh Indonesia. "Sehingga perekonomian dan bisnis di Jawa Timur akan semakin baik dan berintegritas," jelasnya.
Wakil Ketua KAD Jatim Bidang Pariwisata Suryo Widodo menilai, langkah yang KAD Jatim dan KPK ini bentuk sinergi yang bagus untuk kelangsungan iklim bisnis di Jawa Timur. "Dengan begitu pengusaha bisa dengan tenang untuk melakukan bisnis di Jawa Timur," ucapnya.
KAD Jatim, kata dia, siap untuk membantu keluhan yang diberikan pengusaha terkait perizinan hingga pengadaan barang dan jasa. "Kami siap menjadi pendamping dan jembatan antara pengusaha dan pemberi izin agar tidak terjadi penyimpangan seperti tindak pidana korupsi," ucapnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
