Suprapto, Pengolah Data Bagian Logistik, Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, menyebutkan perlu ada pemetaan spasial mengenai ketersediaan bantuan logistik apa di suatu area, siapa yang memiliki itu, dan ada di mana.
"Buffer stock yang dimiliki OPD atau lembaga yang dekat dengan area bencana perlu pula dicatat," tegasnya.
Koordinator Program Siap Siaga Jawa Timur, Ancilla Bere, menjelaskan bahwa salah satu tujuan untuk pembentukan klaster ini adalah membangun komunikasi yang efektif antaraanggota klaster.
“Selama ini, jika ada bencana, bantuan dari berbagai pihak berdatangan ke lokasi bencana. Sayangnya, jenis logistik itu ada yang tidak sesuai kebutuhan. Akhirnya, terjadi penumpukan bantuan sebab tidak ada mekanisme distribusi bantuan yang tepat,” terang Ancilla.
Bahkan, terjadi kekurangan bantuan di titik bencana lainnya karena akses atau saat penyebarluasan logistik itu belum memadai dan disiapkan secara baik.
Klaster ini diharapkan menjadi satu wadah yang dapat memeratakan bantuan logistik, baik peralatan atau non peralatan, serta meminimalisir tumpang tindih bantuan.
Program Siap Siaga merupakan program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia untuk Manajemen Risiko Bencana.
Program Siap Siaga telah mendukung BPBD Provinsi Jawa Timur dan Perangkat Daerah Teknis terkait sehingga SK Gubernur no 188/741/kpts/013/2023 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur ditetapkan pada akhir 2023.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
