SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan urgensi kolaborasi erat antara pengusaha dan pemerintah guna memperkuat fondasi iklim usaha di tanah air. Hal ini menjadi sorotan utama dalam acara Press Conference Pra Rakerkonas APINDO XXXIII yang berlangsung di Kantor APINDO Jawa Timur. Berbagai tantangan muncul setelah diterbitkannya UU Cipta Kerja, UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), serta sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang berpotensi menghambat arus investasi.
Rakerkonas APINDO XXXIII yang akan digelar di Samator Novotel East, Surabaya, pada 28-30 Agustus 2024, mengusung tema besar "Sinergi Pengusaha dan Pemerintah: Memastikan Kualitas Sinergi dan Peran Birokrasi dalam Memperlancar Kegiatan Usaha." Acara prestisius ini akan menampilkan tokoh-tokoh penting, seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri Investasi Rosan Roeslani, yang siap berbagi wawasan dan strategi.
Shinta W. Kamdani, Ketua Umum DPN APINDO, menekankan pentingnya dialog yang lebih intensif antara pengusaha dan pemerintah untuk memahami arah kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan nasional yang baru.
"Sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan dunia pendidikan sangat vital untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri di era teknologi yang terus berkembang," ujar Shinta.
APINDO juga akan memaparkan laporan kerja setahun terakhir yang mencakup berbagai upaya advokasi kebijakan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan membuka lebih banyak peluang kerja di seluruh Indonesia.
Eddy Widjanarko, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Jawa Timur, menggarisbawahi bahwa sinergi antara pengusaha dan pemerintah adalah kunci utama dalam meningkatkan kepastian hukum serta menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
"Investasi adalah motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Semua pihak harus bersatu padu untuk menciptakan regulasi yang mendukung, bukan yang justru menghambat," tegas Eddy.
Imelda Harsono, anggota Organizing Committee Rakerkonas, turut menambahkan bahwa regulasi yang baik adalah fondasi produktivitas, dan penting bagi regulasi untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dari dunia usaha.
Rakerkonas APINDO XXXIII juga akan menjadi ajang penyelenggaraan APINDO Expo dan UMKM Fair, yang bertujuan untuk mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) agar bisa lebih berdaya saing.
APINDO Soroti Pentingnya Sinergi dengan Pemerintah untuk Perkuat Iklim Usaha di Indonesia. Foto iNewsSurabaya/hendro
Bagus Raka, Wakil Ketua Bidang UMKM APINDO Jawa Timur, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pameran, tetapi juga menjadi platform bagi UMKM untuk memperoleh pengetahuan praktis melalui seminar dan pelatihan.
"Kami ingin memberikan wawasan yang lebih luas kepada UMKM agar mampu bersaing di pasar global, terutama dalam hal tata kelola keuangan, perpajakan, dan pemasaran digital," ujar Bagus.
Dengan mengusung semangat kolaborasi, Rakerkonas APINDO XXXIII diharapkan dapat menciptakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun iklim investasi yang kondusif. Seluruh upaya ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
