KEDIRI, iNewsSurabaya.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menggelar lokakarya di Kediri, Jawa Timur. Lokakarya dengan tema “Penguatan Peran Pemerintah Kabupaten? Kota di Provinsi Jawa Timur Untuk Mempercepat Penurunan Angka Kematian Ibu di Daerah”.
Kegiatan tersebut guna mendukung program Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (Dalduk KB) khususnya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI).
“Kegiatan lokakarya ini sebagai bentuk sharing knowledge dan praktik baik Kabupaten Jember dan Kota Kediri kepada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur,” kata Suharyanto, Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV (SUPD IV), Suharyanto, mewakili Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
Lokakarya ini merupakan bentuk pembinaan Kemendagri dalam proses fasilitasi perencanaan maupun pelaksanaan program kegiatan penyelenggaraan urusan Dalduk KB khususnya untuk mendukung penurunan AKI melalui PPT-Kespro.
Suharyanto mengungkapkan bahwa Jawa Timur merupakan daerah dengan kabupaten/kota terbanyak yaitu sejumlah 38 kabupaten/kota.
Sedangkan, Kabupaten Jember sebagai salah satu kabupaten piloting Program Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 Tahun 2021-2025, di Provinsi Jawa Timur yang berhasil menurunkan kasus kematian ibu pada tahun 2023 menjadi 50 kasus dari sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 58 kasus.
“Sementara, Kota Kediri merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur dengan AKI sebesar 0 (nol) pada tahun 2023,” terangnya.
Hal tersebut dikarenakan, dilakukan melalui upaya mandiri tanpa adanya pendampingan sebagaimana di lakukan di Kabupaten Jember melalui program PPT Kespro. Oleh karenanya, Kemendagri menilai Kota Kediri layak dijadikan lokus percontohan bagi daerah lain.
Suharyanto menilai bahwasanya dari hasil evaluasi yang telah dilakukan Kemendagri, salah satu masalah/kendala yang dihadapi oleh daerah dalam mengatasi kespro adalah koordinasi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan evaluasi yang masih berjalan secara parsial dengan pendekatan silo.
“Secara output maupun outcome program tidak maksimal dalam mengatasi permasalahan kesehatan reproduksi khususnya yang berkaitan dengan upaya percepatan penurunan AKI,” tegasnya.
Memperhatikan hal tersebut, tentu pemerintah daerah memerlukan kebijakan dan strategi dalam upaya menekan AKI, yaitu melalui upaya penguatan koordinasi lintas sektor dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan aktor pemerintah daerah dan non pemerintah daerah, dari tahap perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan evaluasi.
“Diharapkan, kepada pemerintah daerah dapat lebih memperkuat komitmen bersama pimpinan daerah dalam mendukung penurunan AKI, Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana sesuai karakteristik kewilayahan. Serta penguatan kemitraan, mengembangkan kebijakan KB dan kesehatan reproduksi secara berkelanjutan,” ungkap Suharyanto.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
