GRESIK, iNewsSurabaya.id - Di tengah memanasnya Pilkada 2024, sebuah gerakan perlawanan muncul di Gresik, Jawa Timur, menyusul hanya adanya satu pasangan calon bupati. Gerakan Kotak Kosong, yang kini semakin gencar menjadi simbol penolakan warga terhadap calon tunggal dan sistem politik yang dianggap merampas pilihan mereka.
Deklarasi gerakan ini pertama kali dilakukan oleh puluhan warga dari berbagai kecamatan di Gresik pada Minggu malam, 22 September 2024, bertempat di Bandar Grissee, Jl. Basuki Rahmad. Mereka merasa menjadi korban dari permainan elit politik yang "memborong" dukungan seluruh partai, hingga Pilbup Gresik 2024 hanya menyisakan satu calon tunggal dan pilihan kotak kosong.
"Gerakan ini lahir sebagai perlawanan terhadap keserakahan elit politik yang dengan sengaja mematikan demokrasi dan menjegal aspirasi rakyat Gresik," ujar Ridhoi, Ketua Relawan Kotak Kosong Gresik, dalam orasinya.
Menurut Ridhoi, Kotak Kosong adalah instrumen demokrasi yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Gerakan ini dimanfaatkan oleh warga Gresik untuk melawan dominasi kekuasaan elit partai yang dianggap hanya mengutamakan ambisi pribadi dan kelompok mereka.
Ridhoi juga mengingatkan, jika Gresik dipimpin oleh seorang bupati yang bersekutu dengan seluruh anggota DPRD, fungsi kontrol dan keseimbangan (checks and balances) di pemerintahan akan mati.
"Bayangkan jika kekuasaan tak terkendali, Gresik akan terperangkap dalam lingkaran korupsi dan kesewenang-wenangan," tambahnya.
Senada dengan Ridhoi, Khairul Anam, seorang tokoh masyarakat Gresik, turut angkat bicara. Ia menyebut bahwa prinsip ketatanegaraan yang mengatur pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif di Gresik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurutnya, ketika eksekutif dan legislatif bersekongkol, rakyat yang menjadi korban.
"Sejak Gresik dipimpin oleh bupati saat ini, yang juga menjadi calon tunggal, anggaran Pemkab mengalami defisit yang signifikan," ungkap Khairul Anam.
Khairul Anam juga menyoroti besarnya anggaran Pilbup Gresik 2024 yang mencapai Rp84 miliar. Meski angka itu terdengar besar, menurutnya, kerugian negara akibat korupsi di kalangan pejabat jauh lebih mengerikan.
"Peluang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sangat besar ketika eksekutif dan legislatif bergabung dalam satu kereta," tegas Khairul Anam.
Gerakan untuk memilih kotak kosong pada Pilbup Gresik 2024 akan terus dikampanyekan hingga hari pencoblosan pada 27 November 2024. Khairul Anam menyerukan agar masyarakat Gresik cerdas dalam menentukan pilihan, bukan dengan golput, tetapi dengan mencoblos kotak kosong sebagai bentuk perlawanan terhadap politisi yang dianggap tidak bertanggung jawab.
"Ayo kita selamatkan Gresik dari ancaman politisi yang haus kekuasaan. Jangan golput, datang ke TPS, dan coblos kotak kosong!" pungkasnya dengan penuh semangat.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
