SURABAYA, iNewsSurabaya.id - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2024, di Ruang Bromo bankjatim Kantor Pusat Surabaya, Kamis (26/9/2024).
Hadir langsung dalam RUPSLB tersebut Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono yang mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemegang saham pengendali beserta seluruh dewan komisaris serta direksi bankjatim.
Agenda RUPSLB 2024 bankjatim memiliki tiga mata acara, di antaranya perubahan anggaran dasar, persetujuan aksi korporasi perseroan, dan perubahan susunan pengurus perseroan.
Adhy Karyono menyampaikan, Jawa Timur saat ini dalam kondisi yang sangat baik. Pertumbuhan ekonominya berada di angka 4,98 persen. Dimana pertumbuhan tersebut adalah yang tertinggi di antara seluruh provinsi di Pulau Jawa.
”Kami juga sampaikan terimakasih kepada seluruh Bupati, Pj Bupati, dan Pjs Bupati karena telah berkontribusi dalam pengendalian inflasi,” ungkapnya.
Berdasarkan data BPS Jawa Timur, inflasi Bulan Juli 2024 sebesar 0,04 persen (month-to-month/mtm). Dengan terjadinya inflasi pada Juli, maka inflasi tahun ke tahun (yoy) Juli 2024 terhadap Juli 2023 sebesar 2,13 persen.
Hal tersebut menunjukkan bahwa target pemerintah Provinsi Jatim untuk mencapai target inflasi 2,5 persen plus minus 1 persen sampai Juli masih dalam koridor yang wajar.
Adhy menambahkan, di dalam RUPSLB 2024 ini, ada juga pembahasan terkait perubahan anggaran dasar yang berkaitan dengan Unit Usaha Syariah bankjatim sesuai dengan POJK no. 12 tahun 2023. Sebab tidak dipungkiri, BJTM kini tengah berupaya agar UUS bankjatim bisa semakin kuat dan ke depannya dapat berkembang menjadi Bank Syariah sendiri.
”Tentu semuanya berharap UUS bankjatim bisa naik cepat dengan ekositem yang terbangun karena peluangnya besar,” tambahnya.
Kemudian terkait KUB, lanjut Adhy, ini merupakan aksi korporasi yang wajib dilakukan untuk membantu BPD-BPD yang memiliki modal inti minim. BJTM sendiri sudah proses KUB dengan Bank NTB Syariah dan Bank Lampung.
“Sekarang kita juga sedang berproses dengan Bank Banten. Ini amanah dari Mendagri dan Alhamdulillah Jawa Timur bisa membantu provinsi lain lewat aksi korporasi KUB,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Adhy juga menyatakan, dengan berlakunya UU HKPD, membuat pendapatan Jawa Timur berpotensi kehilangan sekitar Rp 4,2 triliun. Maka tidak ada jalan lain selain harus melakukan revitalisasi dan optimalisasi. Salah satunya dengan kemampuan BUMD untuk menghasilkan laba dan pendapatan.
“Nah, dengan meningkatnya kinerja bank jatim semoga bisa membantu potensi peningkatan pendapatan di daerah kabupaten/kota,” pungkasnya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
