Ia menyoroti dua poin utama dalam RUU PPRT yang perlu diperkuat. Pertama, RUU PPRT memberikan pengakuan adanya pekerja rumah tangga dan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Akan tetapi, poin-poin yang terkandung dalam RUU PPRT dinilai masih belum diperkuat dengan sejumlah aturan larangan.
“Karena tadi ada hak, ada kewajiban, tapi tampaknya terkait dengan larangan belum diatur di dalam penjelasan yang tadi disampaikan,” ujarnya.
Reni menekankan pentingnya aturan larangan yang tegas dalam RUU PPRT, mengingat maraknya aksi perdagangan manusia yang terjadi akibat lemahnya regulasi.
“Salah satunya misalkan kita sering melihat bahwa atau mungkin mendengar terkait dengan perdagangan orang. Oleh karena itu hal-hal yang terkait dengan larangan tampaknya perlu juga dilengkapi di dalam RUU PPRT,” imbuhnya.
Poin kedua yang menjadi perhatian adalah tingginya angka kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Reni berharap dengan disahkannya RUU PPRT, kasus kekerasan yang kerap dialami oleh para pekerja rumah tangga dapat berkurang secara signifikan.
“Persoalan-persoalan terkait dengan perlakuan yang tidak layak kemudian penyiksaan itu tidak lagi terjadi. Baik itu yang sudah diketahui oleh publik atau mungkin bahkan banyak yang tidak diketahui tapi tidak terungkap,” tutur Reni.
Reni menegaskan bahwa dukungan terhadap pengesahan RUU PPRT ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi seluruh warga negaranya, termasuk para pekerja rumah tangga.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
