Namun, Wali Kota Eri mengungkapkan bahwa Pemkot masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat untuk melaksanakan program ini secara optimal. Sebelumnya, UMKM di Surabaya telah terlibat dalam program permakanan bagi lansia, meski saat ini program tersebut mengalami penyesuaian akibat aturan baru dari pemerintah pusat terkait batas usia penerima manfaat.
Untuk memastikan program berjalan lancar, Pemkot Surabaya akan melibatkan sejumlah perangkat daerah. Dinas Kesehatan (Dinkes) akan memastikan kualitas gizi makanan, sementara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan mengawasi kebersihan dan kelayakan tempat produksi. Dinkopumdag akan mendampingi UMKM dalam pengurusan legalitas usaha.
"Kami ingin memastikan makanan yang disediakan tidak hanya bergizi, tetapi juga diproduksi secara higienis. Ini adalah bentuk kolaborasi yang kami siapkan sambil menunggu juknis dari pemerintah pusat," kata Wali Kota Eri.
Dengan langkah strategis ini, Surabaya diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas hidup warganya, tetapi juga memperkuat posisi UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah. "Kalau perlu, kita munculkan lagi UMKM baru agar semakin banyak yang terlibat," pungkas Eri optimis.
Program makan bergizi gratis ini menjadi bukti nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan UMKM dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
