SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) menegaskan komitmennya mengawal kebijakan pendidikan nasional dengan mengedepankan kritik yang konstruktif. Sikap tersebut mengemuka dalam Kongres Nasional GSNI yang digelar di Surabaya pada 25–27 Juni 2026, dengan salah satu sorotan utama adalah evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perlunya pembenahan sektor pendidikan secara menyeluruh.
Dalam forum yang dihadiri delegasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GSNI dari berbagai daerah, M. Fadil Tegar Syafian dari DPC GSNI Surabaya terpilih sebagai Ketua Umum GSNI periode 2026–2028, didampingi Anggun Kumala Sari dari DPC GSNI Pemalang sebagai Sekretaris Jenderal. Kepengurusan baru mengusung tema "GSNI New Generation" dengan visi membangun organisasi pelajar yang independen, progresif, serta aktif mengawal kebijakan publik di bidang pendidikan.
Dalam pidato perdananya, Fadil menilai tantangan pendidikan di Indonesia masih jauh lebih kompleks dibanding sekadar menjalankan program-program populis. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan pelajar, terutama mereka yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian GSNI adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Fadil, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi berbagai kendala di lapangan sehingga membutuhkan evaluasi menyeluruh.
"GSNI melihat masih banyak persoalan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Di berbagai daerah masih muncul keluhan mengenai ketidaksiapan distribusi, kualitas makanan yang tidak seragam, keterlambatan penyaluran, hingga lemahnya pengawasan pelaksanaan program. Persoalan-persoalan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada percepatan pelaksanaan, tetapi harus memastikan kualitas layanan benar-benar diterima secara adil oleh seluruh pelajar," ujar Fadil.
Ia menegaskan, pemerintah seharusnya menjadikan wilayah 3T sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, pemerataan layanan pendidikan dan program pendukung tidak boleh hanya dinikmati oleh daerah perkotaan.
"Jangan sampai anak-anak di kota menikmati layanan yang relatif baik, sementara pelajar di daerah 3T masih menghadapi keterbatasan akses, distribusi yang tidak menentu, bahkan fasilitas sekolah yang jauh dari layak. Apabila negara ingin membangun generasi emas, maka titik berangkatnya harus dimulai dari daerah yang selama ini paling tertinggal. Keadilan pendidikan tidak boleh berhenti pada slogan," katanya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
