Lebih lanjut, Fadil menilai keberhasilan pembangunan pendidikan tidak bisa hanya diukur dari besarnya anggaran atau jumlah paket makanan yang disalurkan. Pemerintah juga harus fokus menyelesaikan persoalan mendasar yang masih dihadapi banyak sekolah, khususnya di wilayah terpencil.
"Masih banyak sekolah di wilayah 3T yang kekurangan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, sanitasi, akses air bersih, listrik, jaringan internet, bahkan guru. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Indonesia memerlukan penyelesaian yang lebih komprehensif. Negara tidak boleh terjebak pada kebijakan yang bersifat seremonial, sementara akar persoalan pendidikan belum terselesaikan," ujarnya.
GSNI juga mendorong pemerintah membuka ruang evaluasi berkala terhadap implementasi MBG dengan melibatkan sekolah, masyarakat, akademisi, serta organisasi pelajar. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap persoalan yang muncul dapat segera diperbaiki melalui mekanisme yang transparan dan berbasis data.
"Kritik bukanlah bentuk penolakan terhadap kebijakan, melainkan bagian dari tanggung jawab demokrasi untuk memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. GSNI akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, objektif, dan berbasis data. Kami tidak ingin kebijakan pendidikan hanya terlihat berhasil di atas laporan, tetapi gagal menjawab kebutuhan pelajar di lapangan," tegas Fadil.
Menutup pidatonya, Fadil menegaskan kepengurusan GSNI periode 2026–2028 akan memprioritaskan agenda pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas sekolah di wilayah 3T, kesejahteraan guru, serta pengawalan kebijakan pendidikan nasional.
Melalui semangat "GSNI New Generation", organisasi tersebut berkomitmen menjadi wadah perjuangan pelajar yang kritis dan solutif dalam mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang berkeadilan, sehingga pembangunan sumber daya manusia Indonesia tidak hanya bertumpu pada program bantuan, tetapi juga pada pembenahan menyeluruh terhadap kualitas dan akses pendidikan di seluruh daerah.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
