SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra resmi mengukuhkan lima keputusan strategis, salah satunya menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk Pemilu 2029. Langkah ini menjadi kejutan besar di dunia politik nasional, mengingat pemerintahan baru belum genap 100 hari berjalan.
Keputusan ini sekaligus menepis berbagai spekulasi bahwa Prabowo hanya akan menjabat selama dua tahun sebelum menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Gibran Rakabuming Raka. Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menegaskan bahwa penetapan ini menjadi sinyal kuat bagi politisi muda agar tidak berandai-andai dalam kontestasi 2029.
"Dengan keputusan ini, Prabowo menunjukkan kesiapan untuk dua periode penuh. Isu bahwa ia hanya menjabat sementara lalu menyerahkan kursi presiden tanpa pemilu kini terbantahkan. Ini juga membuktikan bahwa beliau dalam kondisi prima untuk memimpin bangsa," ujar Hardjuno dalam keterangannya di Surabaya, Sabtu (15/2/2025).
Hardjuno juga menyoroti pentingnya independensi dalam kepemimpinan nasional. Menurutnya, seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan rakyat di atas hubungan personal atau politik.
"Prabowo pernah menegaskan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa. Jika nyawa saja dia serahkan, apalagi sekadar urusan pertemanan. Jangan sampai seorang pemimpin merasa berutang budi kepada individu atau kelompok tertentu. Yang menjadi prioritas adalah 280 juta rakyat Indonesia, bukan kepentingan elite politik," tegasnya.
Janji Besar Prabowo: Tak Ada yang Kebal Hukum
Isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu sorotan utama dalam kepemimpinan Prabowo mendatang. Salah satu fokus utama adalah menyelesaikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekap yang merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah.
"Kita melihat bagaimana debitur BLBI yang dulu mengalami masalah finansial, kini justru semakin kaya. Pemerintah harus berani menegakkan hak tagih atas dana BLBI yang dijamin oleh para debitur. Jika tidak, maka ada konspirasi besar di dalamnya," kata Hardjuno.
Ia juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus fokus pada kasus besar, bukan hanya sekadar operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar kasus-kasus kecil.
"KPK memiliki bukti kejahatan BLBI, namun hingga kini belum ada langkah nyata. Jika hanya mengandalkan OTT kecil-kecilan, korupsi tak akan pernah selesai karena nilai kejahatan besar dibiarkan begitu saja," tambahnya.
Selain pemberantasan korupsi, Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi. Ia menegaskan bahwa negara yang memiliki sistem hukum yang kuat akan lebih dipercaya oleh investor, sehingga modal asing akan masuk tanpa perlu "meminta-minta."
"Negara maju tidak akan mengeluarkan uangnya jika ada potongan yang tidak jelas. Percuma ada bantuan jika ujung-ujungnya tetap dikorupsi dan rakyat tetap miskin," ungkap Hardjuno.
Ia juga mengkritik penggunaan dana bantuan sosial (bansos) yang sering kali tidak tepat sasaran.
"Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah berkali-kali dibagikan, tetapi angka kemiskinan tidak turun. Ini karena dana tersebut digunakan untuk hal yang tidak produktif, seperti judi online dan rokok. Pemerintah harus memastikan kebijakan ekonomi benar-benar membawa kesejahteraan bagi rakyat," paparnya.
Dalam sektor ekonomi, Hardjuno juga menyoroti eksploitasi sumber daya alam dan proyek strategis nasional (PSN) yang justru mengorbankan lahan pertanian.
"Indonesia memiliki lahan pertanian subur, tapi justru banyak yang dikonversi menjadi beton. Bagaimana bisa kita bicara swasembada pangan jika lahan produktif terus berkurang? PSN seharusnya memperbaiki bangsa, bukan menciptakan ketimpangan sosial," tegasnya.
Di tingkat global, Hardjuno juga mengingatkan bahwa Indonesia harus lebih berhati-hati dalam mengelola ekonomi, mengingat tantangan besar yang juga dihadapi negara-negara maju seperti Amerika Serikat.
"Elon Musk sendiri memperingatkan bahwa jika AS tidak memangkas anggarannya sebesar 2 triliun dolar, maka negara itu bisa bangkrut. Jika AS saja menghadapi tantangan berat, bagaimana dengan Indonesia? Kita bukan pencetak dolar, tetapi pembeli dolar. Maka dari itu, kita harus bijak dalam pengelolaan keuangan negara," jelasnya.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, rakyat berharap Prabowo Subianto benar-benar merealisasikan janjinya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Hardjuno menekankan bahwa tanpa kepastian hukum, Indonesia akan sulit keluar dari krisis.
"Sejak 1998, kita justru mengalami kemunduran dalam kepastian hukum. Kejahatan semakin besar, utang negara melonjak dari 60 miliar dolar AS menjadi hampir 5000 miliar dolar AS. Jika kita ingin bangkit, presiden harus mengambil alih penuh penegakan hukum di Indonesia," tegasnya.
Prabowo diharapkan dapat membuktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum dalam pemerintahannya. Jika janji ini bisa diwujudkan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju dan sejahtera.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
