SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID – Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (FH Ubhara) menggelar diskusi akademik bertajuk "Overlapping Kewenangan Penyidikan dalam RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan serta Implikasinya terhadap Sistem Peradilan Pidana". Acara yang berlangsung di Grahaya Bhayangkara pada Kamis (27/2/2025) ini menghadirkan sejumlah pakar hukum ternama dan menarik perhatian berbagai kalangan.
Diskusi ini menghadirkan narasumber terkemuka, seperti: Prof. Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H. – Guru Besar Hukum Administrasi Universitas Airlangga, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S. – Guru Besar Hukum Pidana Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Dadjijono, S.H., M.Hum. – Guru Besar Ilmu Kepolisian Universitas Bhayangkara Surabaya, dan Pitra Ramadani Nasution, S.H., M.H.
Acara ini turut dihadiri praktisi hukum, akademisi, dan mahasiswa yang antusias berdiskusi tentang potensi pergeseran kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana.
Salah satu peserta, Bambang Wahyudi, mengkritisi kewenangan Kejaksaan dalam RUU yang dinilainya berlebihan dan berpotensi mengganggu keseimbangan hukum acara pidana. Sementara Bagus Ali, mahasiswa S2 Ubhara, menilai bahwa aturan dalam RUU KUHAP dan Kejaksaan sejatinya sudah diatur dalam undang-undang sebelumnya, sehingga perubahan ini justru mengurangi kewenangan Polri.
Menanggapi kritik tersebut, Prof. Dr. Sadjiono menyoroti konsep Dominus Litis, yang berarti penguasa kewenangan dalam sistem hukum pidana. Ia mempertanyakan siapa yang sebenarnya terlibat dalam perancangan RUU ini, sebab ada indikasi pihak-pihak tertentu yang ingin memperluas kewenangannya.
"Jika suatu lembaga tidak hadir dalam proses perancangan RUU, maka besar kemungkinan kewenangannya akan dikurangi," ujarnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
