SURABAYA – Rapat Komisi I DPR RI yang membahas revisi Undang-Undang TNI dilaksanakan di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Sabtu (15/3/2025). Lokasi rapat ini menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), Ubaidillah Amin Mochammad.
Publik pun mempertanyakan mengapa rapat tersebut tidak dilaksanakan di Gedung DPR RI, mengingat pemerintah saat ini sedang gencar melakukan efisiensi anggaran.
Gus Ubaid, sapaan akrab Ubaidillah Amin Mochammad, menyayangkan keputusan DPR yang dinilai tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.
“Wakil rakyat seharusnya lebih bijak dalam menggunakan anggaran negara. Menggelar rapat di hotel mewah saat rakyat sedang kesulitan ekonomi adalah tindakan yang tidak pantas,” ujar pengasuh Pondok Pesantren Annuriyyah, Kaliwining, Jember, pada Minggu (16/3/2025).
Ia menegaskan bahwa DPR sebagai representasi rakyat seharusnya memberikan contoh yang baik, terutama dalam situasi di mana pemerintah sedang berupaya menghemat anggaran.
Gus Ubaid juga menyoroti bahwa langkah tersebut bertolak belakang dengan semangat bulan Ramadan, yang seharusnya menjadi momen untuk mengendalikan diri dan berempati terhadap sesama.
Sebagai pengurus PBNU, Gus Ubaid menyatakan bahwa kekecewaan masyarakat sipil terhadap perilaku wakil rakyat tersebut sangatlah wajar.
“Rakyat merasa terluka, apalagi di bulan suci seperti ini. Ini adalah waktu untuk introspeksi dan memperbaiki diri, bukan malah menunjukkan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kondisi rakyat,” tambahnya.
Meski demikian, Gus Ubaid mengajak masyarakat untuk tetap tenang dalam menyikapi situasi ini. Ia mendorong rakyat untuk terus berdoa agar negeri ini segera terbebas dari berbagai kesulitan.
“Mari kita memohon kepada Allah agar memberikan petunjuk kepada para pemangku kebijakan agar dapat bekerja dengan amanah dan bertanggung jawab,” ucapnya.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (KMSRSK) juga telah menggelar unjuk rasa di lokasi rapat tersebut.
Mereka menolak proses revisi RUU TNI yang dinilai tertutup dan berpotensi mengancam supremasi sipil serta profesionalisme TNI.
Aksi ini semakin menegaskan bahwa langkah DPR menggelar rapat di hotel mewah telah menimbulkan ketidakpuasan di berbagai lapisan masyarakat.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
