SURABAYA - Smart Parking, atau sistem parkir cerdas yang menggunakan teknologi untuk mempermudah proses parkir, digadang-gandang dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inovasi itu juga diyakini mampu menyelesaikan masalah parkir liar di wilayah Surabaya. Namun, mungkinkah smart parking dapat diterapkan di kota pahlawan?
Masih kental dalam ingatan kita, beberapa waktu lalu pemerintah kota Surabaya telah melakukan uji coba konsep Smart Parking Solution di sejumlah titik parkir Tepi Jalan Umum (TJU). Hanya saja, hingga saat ini sistem parkir modern berbasis digital tersebut rupanya belum berjalan maksimal. Ironisnya, sebagian perangkat juga tiba-tiba rusak.
Alhasil, sistem pembayaran menggunakan QRIS pun tunggang-langgang. Perangkat parkir non tunai yang disiapkan seolah tidak terlihat oleh juru parkir. Mereka langsung menerima pembayaran tunai, itupun tanpa menggunakan karcis parkir.
Susahnya penerapan smart parking ini rupanya juga diakui oleh Hendrik Timoty, VP Sales Government PT Madina Mitra Teknik (Matrik). Sebagai perusahaan yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang smart city dan ICT berbasis AI, IoT, cyber security, dan big data, Hendrik menuturkan bahwa smart parking gampang-gampang susah untuk diterapkan. Butuh kesadaran bersama antara pengguna parkir dan juru parkir yang ada dilokasi.
"Itulah masalah yang saat ini masih kami kaji bersama," katanya saat ditemui di Munas VII APEKSI 2025 di Grand City Convex, Surabaya, Jumat (09/5/2025).
Matrik sendiri sudah mulai terlibat dalam sejumlah proyek smart city di Jawa Timur dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dengan menyelesaikan masalah parkir liar di wilayah Surabaya.
"Kami terus memperhatikan skema pembagian profit sharing, di mana operasional tetap memberdayakan para pengelola daerah di Jawa Timur, khususnya di Surabaya," ujarnya.
Mengenai smart parking, M. Hafied, VP Solution Architect Matrik menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan penilaian dan pemilihan ruas jalan yang menjadi titik rawan parkir liar.
"Kami menyiapkan perangkat seperti pool, di mana pengemudi yang ingin parkir tinggal melakukan tapping. Di lokasi juga ada operator yang standby untuk mengawasi, karena perangkat yang dipasang sebelumnya sering dirusak atau dicuri," ungkapnya.
Hafied memaparkan, untuk skema profit sharing dari hari ke hari hingga bulan ke bulan akan dibagi. Biasanya 30% untuk pemerintah dan sisanya digunakan untuk operasional dan pemeliharaan perangkat selama satu hingga lima tahun ke depan.
"Sistem ini gratis bagi pemerintah karena kami melakukan investasi awal dengan skema bagi hasil," tegasnya.
Sejauh ini, implementasi smart parking sudah berjalan di DIY, di mana Matrik mengelola satu wilayah dengan memasang sensor dan pool di beberapa ruas jalan seperti di Sleman dan Bantul. Semua data terintegrasi di command center yang memantau situasi secara real-time.
"Ketika ada kendaraan parkir liar, sensor akan memberikan peringatan kepada back office dan tim operator. Data harian dan bulanan yang menunjukkan titik-titik parkir liar juga tersedia, termasuk pembagian biaya dan laporan tahunan," ungkapnya. Proyek ini terus berkembang dengan tahap-tahap berikutnya, termasuk perawatan dan pembagian profit sharing.
Matrik siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui integrasi sistem point of sales HOREKA dengan sistem administrasi perpajakan, digitalisasi retribusi, tempat wisata dan parkir, Intelligent Transportation System, Smart Waste Management, one gateway services untuk pelayanan publik, solusi pendidikan terintegrasi, dan roadmap pengembangan SDM yang berkelanjutan.
Hafied menambahkan, sistem AI yang dimiliki Matrik memiliki kemampuan prediktif dan rekomendasi yang dapat mendorong efisiensi perencanaan dan operasional pemerintah daerah. Dengan demikian, Matrik siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan smart city dan mendukung visi Indonesia Emas
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
