SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur mengalami defisit besar pada tahun 2025. Catatan DPRD Jatim menunjukkan, kekurangan penerimaan daerah tembus lebih dari Rp4 triliun, terutama akibat kebijakan diskon opsen pajak yang menekan pendapatan.
Komisi C DPRD Jatim menilai kondisi ini harus segera diantisipasi. Salah satu langkah yang didorong adalah optimalisasi aset milik Pemprov Jatim dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Anggota Komisi C, Hartono, menyebutkan bahwa banyak aset daerah yang masih terbengkalai dan belum dikelola secara maksimal. Menurutnya, aset tersebut berpotensi besar menjadi sumber pemasukan alternatif jika ditata dengan baik.
“Aset kita banyak, tapi pemanfaatannya masih minim. Kami mendorong BPKAD untuk mempercepat pendataan, pembenahan administrasi, hingga sertifikasi agar bisa dimanfaatkan secara ekonomi,” ujar Hartono, Jumat (11/9/2025).
Ia menambahkan, hambatan terbesar dalam pengelolaan aset adalah status hukum yang belum jelas serta minimnya sistem pencatatan digital. Padahal, sistem digital yang terintegrasi bisa membantu investor membaca peluang bisnis dari setiap aset milik daerah.
Selain aset, DPRD juga menyoroti peran BUMD yang dianggap belum maksimal dalam menyumbang PAD. Komisi C sudah melakukan evaluasi dan kunjungan lapangan untuk menilai kinerja masing-masing perusahaan daerah.
“Sudah ada BUMD yang potensinya besar, tapi ada juga yang masih lemah. Yang belum maksimal akan kami dorong perbaikannya supaya kontribusinya lebih signifikan,” jelas Hartono.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
