SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Wacana aksi demonstrasi besar-besaran di Surabaya memunculkan kekhawatiran baru terhadap stabilitas iklim usaha dan investasi di Jawa Timur. Investor dikhawatirkan akan berpikir ulang menanamkan modal jika situasi daerah dianggap tidak kondusif.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur. Ketua Umum BPD HIPMI Jatim, Ahmad Salim Assegaf, menegaskan pihaknya berkepentingan menjaga keamanan iklim usaha sekaligus memastikan investasi tetap tumbuh di tengah dinamika politik dan sosial.
“Kritik dan kebebasan berpendapat tentu bagian dari demokrasi. Namun jangan sampai praktik demokrasi justru merugikan kepentingan publik yang lebih luas, terutama keberlangsungan dunia usaha,” ujar Ahmad Salim dalam keterangannya.
HIPMI Jatim menilai, di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Jawa Timur berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi tetap solid. Sejumlah program nyata bahkan langsung menyasar pengusaha kecil, menengah, hingga sektor mikro.
Salah satu yang diapresiasi adalah Program Prokesra Bank UMKM Jatim. Hingga Maret 2025, tercatat 1.989 pelaku usaha mikro telah merasakan manfaat pembiayaan permodalan dengan akses yang lebih mudah. Program ini dinilai menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung pengusaha kecil menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Selain itu, inisiatif Rumah Kurasi dan Communal Branding yang digagas bersama Bank Indonesia, Kadin, dan HIPMI juga membantu UMKM meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan, hingga menembus pasar ekspor.
Upaya pemerintah semakin terlihat dari kemudahan akses perizinan. Sepanjang 2024–2025, sebanyak 98,52 persen sertifikasi halal dari BPJPH berhasil diperoleh pelaku industri kecil dan menengah di Jatim. Angka ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mendukung daya saing produk lokal.
Dari sisi perdagangan, misi dagang antar daerah yang digagas Pemprov Jatim juga membuahkan hasil signifikan. Beberapa di antaranya:
- Transaksi dengan Lampung mencapai Rp 1,055 triliun.
- Dengan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 1,068 triliun.
- Dengan Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar Rp 1,05 triliun.
Capaian tersebut turut diperkuat dengan data BPS Jawa Timur, di mana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kuartal I tahun 2025 mencapai Rp 819,30 triliun, naik Rp 16,85 triliun dibanding kuartal sebelumnya. Sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Jatim.
Melihat tren positif tersebut, HIPMI Jatim menyerukan agar seluruh kader dan pengurus BPC di kabupaten/kota tidak terprovokasi isu yang berpotensi memicu konflik.
“Pertumbuhan ekonomi yang kuat hanya bisa terwujud jika stabilitas daerah terjaga. HIPMI Jatim berkomitmen terus bersinergi dengan pemerintah untuk menjaga iklim usaha sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi,” tegas Ahmad Salim.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
