Satu-satunya kendala hanya pada kasus tertentu, seperti kesalahan penulisan nama yang harus diperbaiki pusat, atau alumni yang sudah pindah domisili dan sulit dihubungi.
Penting diketahui, pengambilan ijazah harus dilakukan oleh siswa yang bersangkutan karena wajib mencantumkan cap tiga jari—sehingga tidak bisa diwakilkan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga memberikan atensi serius terhadap dugaan pungli dan pengelolaan anggaran sekolah.
“Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan dana pendidikan betul-betul digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM,” ujar Khofifah.
Menurutnya, anggaran pendidikan tidak hanya untuk sekolah negeri, tapi juga dialokasikan untuk lebih dari 4.000 sekolah swasta di Jatim.
Terlepas dari isu pungli, sektor pendidikan di Jawa Timur tetap mencatat prestasi membanggakan. Selama enam tahun berturut-turut, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah siswa terbanyak yang lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) ke perguruan tinggi negeri.
Jatim juga mempertahankan gelar juara umum Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tiga tahun berturut-turut. “Kami ingin mewujudkan Generasi Emas 2045. Pendidikan adalah kunci,” tegas Khofifah.
Dinas Pendidikan Jatim bersama cabang dinas dan pengawas sekolah terus melakukan pengawasan intensif. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan tegas akan diambil.
“Kami mengajak masyarakat turut mengawasi dan melaporkan jika ada praktik yang tidak sesuai aturan. Mari kita jaga dunia pendidikan agar tetap bersih dan berintegritas,” tutup Aries Agung Paewai.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
