JAKARTA, iNewsSurabaya.id – Ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan taringnya. Dalam lima tahun ke depan, nilainya diproyeksikan melonjak hingga empat kali lipat, mencapai kisaran USD 210–360 miliar atau sekitar Rp5.800 triliun. Angka fantastis ini mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan digital terbesar di Asia Tenggara.
Faktor pendorongnya cukup kuat: populasi besar, penetrasi internet yang tinggi, kebijakan pemerintah yang mendukung, serta munculnya berbagai startup lokal berstatus unicorn. Berdasarkan riset lembaga Prasasti, sektor digital terbukti lebih efisien dibanding sektor konvensional karena memiliki Incremental Capital Output Ratio (ICOR) lebih rendah. Artinya, setiap rupiah yang diinvestasikan di sektor ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi lebih besar.
Salah satu pilar utama dalam ekosistem digital adalah layanan on-demand seperti ojek online, taksi daring, dan kurir digital. Model bisnis ini bukan hanya menghubungkan pengemudi dengan pelanggan, tetapi juga memperkuat rantai ekonomi jutaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
“Pada 2023, kontribusi sektor ride hailing terhadap PDB mencapai Rp382,62 triliun, atau sekitar 2 persen dari total PDB nasional. Selain itu, sektor ini juga menjadi penyelamat tenaga kerja di tengah badai PHK industri manufaktur,” jelas Ekonom Senior Prasasti, Piter Abdullah Redjalam.
Di balik pertumbuhan pesat itu, muncul perdebatan mengenai besaran komisi yang diterapkan oleh perusahaan aplikator terhadap para driver. Pemerintah telah mengatur batas maksimal 20 persen, dengan ketentuan 5 persen di antaranya wajib dialokasikan untuk program kesejahteraan pengemudi.
Namun sebagian driver menilai kebijakan tersebut masih belum cukup berpihak pada kesejahteraan mereka. Untuk memahami kondisi sebenarnya, Piter menilai perlu mendengarkan suara langsung para pengemudi aktif di lapangan.
Hasil dua survei terbaru yang dilakukan oleh Tenggara Strategics dan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) memberikan gambaran menarik.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
