SURABAYA, iNewsSurabaya.id — Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Timur masih menjadi persoalan serius. Tidak hanya menekan kesejahteraan pekerja, fenomena ini juga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang baru pulih dari tekanan ekonomi pascapandemi.
Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jatim bertindak cepat dengan menyiapkan langkah kontingensi agar gelombang PHK tidak terus berulang. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah memperkuat program pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri modern.
“Pemprov Jatim harus mampu menyediakan pelatihan kerja yang bermutu dan sesuai tuntutan zaman yang serba digital,” ujar Rasiyo, Juru Bicara Komisi E DPRD Jatim, Rabu (12/6/2025).
Untuk memperkuat inisiatif tersebut, DPRD mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp18,5 miliar bagi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim. Dana itu akan digunakan untuk renovasi Balai Latihan Kerja (BLK) Bendul Merisi Surabaya senilai Rp13,5 miliar dan pengadaan pelatihan kerja melalui Mobile Training Unit (MTU) senilai Rp5 miliar.
Lebih lanjut, Komisi E mendorong agar materi pelatihan di BLK disesuaikan dengan tren dunia kerja berbasis digital. Menurut Rasiyo, generasi milenial dan Gen Z kini lebih tertarik pada bidang-bidang kreatif dan teknologi seperti digital marketing, desain konten, hingga pembuatan konten di platform YouTube, TikTok, dan Instagram.
“Pelatihan kerja bukan hanya soal mencari pekerjaan, tapi juga mencetak wirausaha digital baru. Mereka bisa mandiri, bahkan menciptakan lapangan kerja untuk orang lain,” tegas Rasiyo.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
