SURABAYA, iNewsSurabaya.id — Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Timur masih menjadi persoalan serius. Tidak hanya menekan kesejahteraan pekerja, fenomena ini juga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang baru pulih dari tekanan ekonomi pascapandemi.
Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jatim bertindak cepat dengan menyiapkan langkah kontingensi agar gelombang PHK tidak terus berulang. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah memperkuat program pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri modern.
“Pemprov Jatim harus mampu menyediakan pelatihan kerja yang bermutu dan sesuai tuntutan zaman yang serba digital,” ujar Rasiyo, Juru Bicara Komisi E DPRD Jatim, Rabu (12/6/2025).
Untuk memperkuat inisiatif tersebut, DPRD mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp18,5 miliar bagi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim. Dana itu akan digunakan untuk renovasi Balai Latihan Kerja (BLK) Bendul Merisi Surabaya senilai Rp13,5 miliar dan pengadaan pelatihan kerja melalui Mobile Training Unit (MTU) senilai Rp5 miliar.
Lebih lanjut, Komisi E mendorong agar materi pelatihan di BLK disesuaikan dengan tren dunia kerja berbasis digital. Menurut Rasiyo, generasi milenial dan Gen Z kini lebih tertarik pada bidang-bidang kreatif dan teknologi seperti digital marketing, desain konten, hingga pembuatan konten di platform YouTube, TikTok, dan Instagram.
“Pelatihan kerja bukan hanya soal mencari pekerjaan, tapi juga mencetak wirausaha digital baru. Mereka bisa mandiri, bahkan menciptakan lapangan kerja untuk orang lain,” tegas Rasiyo.
Tak hanya sektor ketenagakerjaan, DPRD Jatim juga mengusulkan tambahan anggaran di berbagai bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Dinas Sosial Jatim mendapat usulan tambahan Rp50 miliar untuk memperkuat Sekolah Rakyat, Program Putri Jawara, KIP Jawara, dan peningkatan layanan sosial di UPT Dinsos.
DP3AK Jatim diusulkan tambahan Rp5 miliar untuk penanganan kasus kekerasan dan pelatihan pemberdayaan perempuan kelompok rentan.
Dinas Pemuda dan Olahraga Jatim diusulkan Rp3 miliar guna menjalankan program Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Pemuda.
RS Jiwa Menur Surabaya direkomendasikan tambahan Rp1,7 miliar untuk pengadaan mobil ambulans.
Dan Persatuan Sepakbola Amputasi Indonesia (PSAI) Jatim mendapat dukungan tambahan Rp1 miliar untuk pembinaan atlet disabilitas.
Langkah DPRD Jatim ini diharapkan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi ancaman PHK dan ketimpangan sosial. Dengan fokus pada pelatihan kerja berbasis digital, pemberdayaan perempuan, dan dukungan bagi kaum muda, Jawa Timur diharapkan mampu melahirkan SDM yang tangguh dan adaptif menghadapi perubahan zaman.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
