SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan, pemberian gelar pahlawan nasional tidak boleh dipandang sebagai persoalan politik, melainkan harus bertumpu pada nilai pengorbanan dan integritas moral seorang tokoh bagi bangsa.
Menurut Hasto, pahlawan adalah sosok yang memberikan keteladanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjadi pahlawan itu adalah persoalan pengorbanan bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
“Ada integritas moral dan kemanusiaan yang menjadi suri teladan,” ujarnya usai menghadiri peringatan Hari Pahlawan di Balai Pemuda Surabaya, Minggu (9/11/2025) malam.
Ia menekankan bahwa gelar pahlawan tidak sekadar mengikuti prosedur dan bukan pula untuk kepentingan politis. Pahlawan, kata dia, itu melekat dengan legitimasi perjuangan bagi bangsa dan negara.
“Bukan kemudian membunuh kemanusiaan atau mengorbankan integritas moral,” ujar Hasto.
Terkait wacana pemberian gelar pahlawan kepada Presiden kedua RI, Soeharto, Hasto dengan tegas menyampaikan sikap PDIP yang menolak. Ia menyebut rekam jejak pemerintahan Soeharto tidak mencerminkan nilai pengorbanan yang menjadi syarat utama gelar tersebut.
“Bukan jalan memperkaya kepentingan keluarga,” kata Hasto.
Ia membandingkan dengan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Bung Tomo hingga WR Supratman yang menempuh jalan pengorbanan nyata bagi bangsa.
Hasto juga menyinggung peristiwa penyerangan kantor PDI pada 27 Juli 1996 sebagai bagian dari pengalaman pahit perjuangan demokrasi yang dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri dan para kader.
“PDI Perjuangan konsisten bahwa pahlawan dimaknakan sebagai jalan pengorbanan bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara tanpa adanya pelanggaran HAM,” tegasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
