SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pasar properti di Jawa Timur masih menunjukkan perlambatan meski pemerintah telah menggelontorkan berbagai insentif untuk menggairahkan sektor tersebut. Kondisi ini disampaikan Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Timur, Mohammad Ilyas, dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI Jatim di Surabaya.
Ilyas menilai penurunan suku bunga dan perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga akhir 2027 patut diapresiasi. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut belum mampu mendorong percepatan pemulihan pasar.
“Kita bersyukur bunga turun dan PPN DTP diperpanjang. Tapi harus diakui, dampaknya ke bisnis properti belum terasa signifikan. Kelesuan masih terjadi dan ini menjadi PR besar menjelang 2026,” ujar Ilyas.
Dalam kesempatan itu, Ilyas menekankan pentingnya sinergi antar-pengembang dan kolaborasi dengan instansi pemerintah. Ia mengungkapkan baru mengikuti rapat koordinasi Pemprov Jatim bersama OJK, BI, BPJS, kepolisian hingga kepala daerah se-Jatim.
Ilyas menyampaikan dua isu besar yang menghambat pembangunan, yakni hambatan terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan aturan luas kavling minimal 72 meter yang masih diberlakukan di sejumlah wilayah seperti Sidoarjo.
“Respons Gubernur sangat positif. Beberapa hambatan langsung mendapat perhatian pemerintah provinsi,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh anggota REI menjaga kekompakan di tengah situasi pasar yang belum sepenuhnya pulih.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
