BANYUWANGI, iNewsSurabaya.id – Akses layanan kesehatan yang mudah dan merata kini semakin dirasakan masyarakat. Pemerintah bersama BPJS Kesehatan terus memperkuat komitmen menghadirkan layanan kesehatan hingga ke pelosok daerah melalui berbagai inovasi, salah satunya BPJS Keliling.
Layanan jemput bola ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang selama ini terkendala jarak dan waktu untuk mengurus administrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kehadiran BPJS Keliling tidak hanya mendekatkan layanan, tetapi juga menjadi simbol nyata keseriusan negara dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta.
Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Haidiar Zulmi Farensi, menegaskan bahwa penguatan UHC merupakan agenda strategis nasional yang membutuhkan kolaborasi banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya.
“Momentum Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta menjadi ajang evaluasi sekaligus penguatan komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan Program JKN,” ujar Farensi.
Komitmen tersebut juga tercermin dalam diskusi publik bertajuk ‘Sehatkan Bangsa melalui Asta Cita’ yang digelar di Jakarta. Forum nasional ini dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar, serta Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, bersama berbagai asosiasi profesi dan pemerhati jaminan kesehatan.
Farensi mengungkapkan, hingga akhir 2025, Program JKN telah menjangkau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia, menjadikannya salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Capaian tersebut sejalan dengan definisi UHC dari World Health Organization (WHO), yakni setiap orang dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas kapan pun dan di mana pun tanpa mengalami kesulitan finansial.
“Program JKN adalah sistem jaminan sosial yang hanya bisa berjalan optimal melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan. Kementerian Kesehatan berperan sebagai regulator, sementara BPJS Kesehatan menjalankan fungsi pembiayaan layanan kesehatan perorangan,” jelasnya.
Ia pun berharap, pada tahun 2026 seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Banyuwangi, dapat meraih status UHC penuh, sehingga tidak ada lagi warga yang terkendala layanan kesehatan akibat masalah kepesertaan.
“Mudah-mudahan pada 2026 seluruh daerah di Jawa Timur, khususnya Banyuwangi, sudah menyandang status UHC. Dengan begitu, masyarakat benar-benar terlindungi secara menyeluruh,” terangnya.
Untuk mendukung kemudahan tersebut, BPJS Kesehatan Banyuwangi terus menghadirkan inovasi pelayanan, salah satunya melalui BPJS Keliling. Layanan ini hadir dengan jadwal rutin harian dan menyasar wilayah pelosok, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor BPJS.
“Peserta JKN cukup memanfaatkan layanan BPJS Keliling sesuai jadwal yang kami informasikan melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan Banyuwangi,” pungkas Farensi.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
