Proses tersebut dimulai dari Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 6 Juni 2025 di Pondok Pesantren Miftachussunnah Surabaya, dilanjutkan rapat bersama Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU di Gedung PBNU Jakarta pada 17 Juni 2025. Dalam perjalanannya, keputusan rapat tersebut disebut tidak dijalankan, karena Ketua Umum PBNU tetap melaksanakan AKN NU sesuai rencana awal.
Situasi itu berlanjut dengan diterbitkannya Surat Instruksi Rais Aam PBNU pada 25 Agustus 2025 terkait penghentian sementara AKN NU dan kerja sama PBNU dengan Center for Shared Civilizational Values (CSCV), serta permintaan laporan keuangan PBNU pada September 2025.
KH Miftachul Akhyar juga mengungkapkan bahwa upaya tabayun kepada Gus Yahya telah dilakukan dua kali, yakni pada 13 November 2025 di Surabaya dan 17 November 2025 di Ruang Rais Aam PBNU. Dalam pertemuan kedua, Gus Yahya disebut meminta mengakhiri pertemuan lebih awal dari waktu yang disediakan.
Puncaknya, Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 menghasilkan keputusan yang kemudian ditegaskan melalui Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025. Rapat Pleno yang dihadiri 118 peserta itu secara bulat menyetujui pemberhentian Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU dan menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum hingga Muktamar ke-35 NU pada 2026.
Terkait ketidakhadirannya dalam Musyawarah Kubro di Pesantren Lirboyo, KH Miftachul Akhyar menyatakan tetap menghormati forum kultural tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan organisasi harus tetap berpijak pada mekanisme resmi Jam’iyah.
“Semua harus kembali kepada mekanisme organisasi, karena di situlah marwah Jam’iyah Nahdlatul Ulama dijaga,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya menerima utusan Musyawarah Kubro Lirboyo pada Senin (22/12/2025) pagi. Permintaan agar komunikasi tidak buntu dinilai sebagai ikhtiar positif demi menjaga kebersamaan pengurus PBNU.
Ke depan, Syuriyah PBNU berencana menyampaikan penjelasan langsung kepada para Mustasyar PBNU terkait latar belakang dan substansi keputusan organisasi tersebut. KH Miftachul Akhyar berharap tabayun ini dapat menjadi rujukan bersama demi menjaga persatuan NU.
“Semoga penjelasan ini dapat dijadikan pedoman oleh semua pihak di lingkungan Nahdlatul Ulama,” pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
