Khofifah menegaskan, keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi nyata di lapangan. Berbagai program strategis digerakkan secara masif, mulai dari mekanisasi pertanian, distribusi bibit unggul, hingga optimalisasi irigasi melalui pompanisasi dan perbaikan saluran air.
Dampaknya terlihat jelas pada peningkatan luas panen. Pada 2025, luas panen padi Jawa Timur mencapai 1,84 juta hektare, meningkat hampir 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini ditopang Luas Tambah Tanam (LTT) padi yang mencapai 2,42 juta hektare.
“Produksi padi dan beras Jawa Timur tahun 2025 menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kenaikannya sangat signifikan dan menunjukkan bahwa kerja keras kita benar-benar berdampak,” tegas Khofifah.
Namun, ia menekankan bahwa swasembada pangan bukan sekadar angka statistik. Lebih dari itu, ini adalah fondasi kedaulatan bangsa yang harus dijaga secara berkelanjutan, termasuk dengan memastikan kesejahteraan petani dari hulu hingga hilir.
“Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh pejuang pangan di desa-desa. Merekalah garda terdepan yang menjaga stabilitas pangan nasional,” pungkasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah di Indonesia yang dinilai berhasil mengawal terwujudnya Swasembada Pangan 2025. Ia juga menyampaikan penghormatan khusus kepada para petani.
“Kita tidak akan pernah benar-benar merdeka tanpa petani. Mereka adalah yang paling setia, paling loyal, dan paling Merah Putih,” ucap Presiden Prabowo.
Prabowo optimistis, keberhasilan swasembada pangan akan menjadi pintu masuk menuju pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih kuat dan berkeadilan. Ia menegaskan, tujuan akhir dari swasembada adalah kesejahteraan rakyat.
“Kita ingin harga pangan terjangkau, anak-anak petani bisa mengenyam pendidikan tinggi, dan rakyat benar-benar merasakan kemakmuran,” tandasnya.
Dengan capaian ini, Jawa Timur tak hanya menjadi contoh nasional, tetapi juga simbol bahwa ketahanan pangan Indonesia bisa terwujud melalui kerja bersama, dari sawah hingga kebijakan negara.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
