Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair), Prof. Falih Suaedi, memberikan pandangan lebih makro dengan mengaitkan demokrasi dengan kapasitas ekonomi negara. Ia merujuk pada model Korea Selatan di mana stabilitas demokrasi sangat bergantung pada tingkat pendapatan per kapita masyarakatnya.
“Demokrasi membutuhkan fondasi ekonomi agar tidak mudah dibajak oleh kepentingan sempit. Tantangan kita bukan sekadar memilih sistem langsung atau tidak langsung, melainkan bagaimana sistem tersebut mampu menghasilkan kebijakan publik yang rasional dan berpihak pada rakyat,” tegas Prof. Falih.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
