SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Polemik yang terjadi di tubuh Asprov PSSI Jawa Timur kini mendapat perhatian serius dari PSSI. Federasi menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap statuta, khususnya terkait batas kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) dalam menjalankan organisasi.
Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menekankan bahwa seluruh mekanisme organisasi telah diatur secara tegas dalam statuta serta surat edaran resmi federasi. Karena itu, PLT tidak diperkenankan mengambil langkah di luar kewenangan yang telah ditetapkan.
“Kewenangan PLT sudah jelas dalam statuta. Mereka tidak boleh membuat kebijakan yang melanggar aturan,” ujarnya.
Menurut Yunus, peran utama PLT adalah menjaga stabilitas organisasi selama masa transisi. Tugas tersebut meliputi menjalankan program yang telah ada sekaligus mempersiapkan pelaksanaan kongres untuk memilih ketua definitif.
Ia menegaskan, PLT tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan program baru. Namun, jika dibutuhkan tambahan personel demi kelancaran organisasi, hal itu tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan statuta.
Selain itu, Yunus juga mengingatkan bahwa masa jabatan pengurus dalam statuta PSSI dibatasi maksimal tiga periode. Aturan ini penting untuk memastikan proses regenerasi berjalan sehat dan tata kelola organisasi tetap terjaga.
“Penunjukan PLT adalah kewenangan PSSI. Tapi tugas utamanya memastikan organisasi tetap berjalan dan segera menyiapkan kongres,” tegasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
