SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan renovasi 33.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Timur (Jatim) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026.
Program BSPS ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan diberikan dalam bentuk stimulan untuk pembelian bahan bangunan, bukan pembiayaan penuh pembangunan rumah.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyebutkan jumlah penerima BSPS di Jatim meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, program ini hanya menyasar sekitar 2.914 unit rumah, sementara pada 2026 melonjak lebih dari sepuluh kali lipat menjadi 33.000 unit.
“Program BSPS sangat strategis karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, yaitu hunian layak. Dampaknya tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga berkontribusi pada penurunan kemiskinan,” ujar Khofifah, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, rumah layak huni menjadi fondasi penting bagi peningkatan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas keluarga.
“Ketika masyarakat memiliki rumah yang layak, kualitas hidup meningkat. Ini berdampak pada penurunan beban ekonomi dan memperkuat daya tahan sosial,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait saat peluncuran program di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya, menegaskan bahwa BSPS tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah, tetapi juga terintegrasi dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Program ini dikombinasikan dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta pembiayaan melalui PNM Mekaar yang menyasar perempuan pelaku usaha. “Tujuannya agar keluarga penerima tidak hanya memiliki rumah layak, tetapi juga ketahanan ekonomi,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).
Ia menambahkan, pembangunan 33.000 unit rumah diperkirakan mampu menyerap hampir 100 ribu tenaga kerja dari berbagai sektor, mulai konstruksi hingga industri bahan bangunan.
“Ekosistem perumahan ini menggerakkan banyak sektor, dari kontraktor hingga UMKM. Ini menjadi pengungkit ekonomi masyarakat,” katanya.
Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyebutkan dari total penerima BSPS di Jatim, sekitar 1.252 kepala keluarga berasal dari Kota Surabaya. Hingga awal Mei 2026, sekitar 600 diantaranya telah terverifikasi.
Di wilayah Wonokusumo, program BSPS terintegrasi dalam skema “Tender Rakyat” dengan pagu anggaran Rp280 juta untuk 14 penerima manfaat.
Salah satu penerima, Suparno, pekerja serabutan dengan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan, mendapatkan bantuan Rp20 juta dengan swadaya Rp1,5 juta. Sebelumnya, rumahnya tidak memiliki sanitasi memadai dan struktur bangunan yang layak.
Penerima lainnya, M. Effendi, pengemudi alat berat pengangkut sampah, juga menerima bantuan Rp20 juta dengan swadaya Rp3 juta. Rumahnya mengalami kerusakan berat tanpa struktur dasar yang memadai.
Selain itu, Tohir, pedagang barang bekas, turut menerima bantuan serupa. Rumahnya juga dalam kondisi rusak berat dengan atap bocor dan struktur yang tidak layak.
Seluruh penerima bantuan telah melalui proses verifikasi teknis, termasuk dokumentasi kondisi rumah. Pemprov Jatim optimistis program BSPS 2026 mampu memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
