SURABAYA, iNewsSurabaya.id — Pimpinan DPRD Kota Surabaya melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya di Jalan Wuni Nomor 9, Ketabang, Kecamatan Genteng, Rabu (20/5/2026).
Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga membuka ruang dialog terkait aspirasi organisasi kemasyarakatan hingga persoalan perizinan rumah sakit milik Muhammadiyah yang masih dalam proses.
Rombongan DPRD Surabaya dipimpin Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, didampingi Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai dan Laila Mufidah. Kedatangan mereka disambut jajaran pengurus Muhammadiyah Surabaya, termasuk Ketua PDM Surabaya, H. M. Ridlwan.
Dalam sambutannya, Syaifuddin menegaskan DPRD membutuhkan masukan dari tokoh agama dan organisasi masyarakat dalam menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat. Menurutnya, pembangunan Kota Surabaya tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan berbagai elemen masyarakat.
Ia menyebut DPRD Surabaya ingin menghapus kesan eksklusif yang selama ini melekat pada lembaga legislatif. Karena itu, pimpinan dewan mulai membuka ruang komunikasi dengan berbagai organisasi, termasuk Muhammadiyah dan kelompok masyarakat lainnya.
“Kalau wakil rakyat tidak mendapatkan arahan dari para ulama dan tokoh masyarakat, tentu tidak lengkap. Kami ingin membangun kebersamaan untuk Surabaya yang inklusif dan penuh keberkahan,” ujar Syaifuddin.
Dalam suasana dialog yang berlangsung hangat, Muhammadiyah Surabaya turut menyampaikan persoalan strategis terkait perpanjangan izin operasional rumah sakit Muhammadiyah di Surabaya yang akan berakhir pada Oktober 2026.
H.M. Ridlwan mengungkapkan proses pengurusan izin operasional rumah sakit masih berjalan karena adanya penyesuaian administrasi dan penggabungan dokumen bangunan usai pembelian aset hotel yang kini difungsikan sebagai fasilitas kesehatan.
Menurutnya, keterlambatan penerbitan izin operasional dapat berdampak terhadap keberlangsungan layanan kesehatan Muhammadiyah di Surabaya. Karena itu, pihaknya berharap DPRD dapat membantu mendorong percepatan proses administrasi di dinas terkait.
“Kalau izin operasional tidak keluar, tentu akan berat bagi Muhammadiyah. Kami berharap DPRD bisa membantu mendorong prosesnya,” kata Ridlwan.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
