SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Sengketa senilai Rp77,87 miliar yang melibatkan BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PT Petrogas Jatim Utama (PJU), memasuki babak baru. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, seorang ahli hukum pidana menegaskan bahwa pembayaran dana tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana apabila dilakukan tanpa dasar hak yang sah dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Pendapat itu disampaikan Prof. Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., Guru Besar Hukum Pidana Universitas Brawijaya, saat memberikan keterangan ahli dalam sidang perkara pembatalan putusan arbitrase yang diajukan PT PJU terhadap PT Tri Mitra Bayany (TMB), Selasa (7/7/2026).
Perkara yang terdaftar dengan nomor 1470/Pdt.Sus-Arb/2026/PN Sby tersebut berkaitan dengan upaya PJU membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang mewajibkan perusahaan daerah itu membayar Rp77,87 miliar kepada PT TMB.
Menurut Prof. Prija, dalam hukum korporasi berlaku prinsip "no contribution, no corporate right", yakni hak memperoleh keuntungan hanya muncul apabila terdapat kontribusi nyata berupa penyetoran modal atau investasi yang benar-benar dilakukan.
"Hak atas pembagian keuntungan tidak lahir hanya karena janji, lobi, ataupun pengaruh politik. Hak tersebut harus didasarkan pada kontribusi riil dalam kerja sama," ujarnya di hadapan majelis hakim.
Ia mengingatkan, apabila pembayaran tetap dilakukan kepada pihak yang dinilai tidak memiliki hak atas keuntungan tersebut hingga menimbulkan kerugian negara, maka persoalan itu dapat berkembang ke ranah pidana.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
