Kata Luhur, semenjak masuknya kepala dinas baru semuanya jadi bubar. Tidak ada keterlibatan sejumlah lembaga seni yang ada di Surabaya dan jatim.
"Kita tetap menuntut bagaimana persoalan pemberian 1000 tali asih itu kepada para seniman. Kita ingin adanya transparansi agar semuanya jelas," tuturnya.
Menurutnya, dengan acuhnya pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap lembaga seni yang ada di Surabaya dan Jawa Timur, maka hal itu merupakan sebuah bentuk pelecehan.
"Lembaga seni seperti Dewan Kesenian Suabaya (DKS) dan Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) merupakan representasi keberadaan seniman, namun saat ini justru kepala dinas menafikkan dan tidak melibatkannya," tegasnya.
Koalisi Seni Surabaya Melawan
Hilangnya empati Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusik para pelaku seni. Mereka terus melakukan berbagai aksi agar telinga para pemegang kebijakan tersebut terbuka. Sudah 3 tahun berjalan, aksi yang dilakukan para pelaku seni ini ternyata belum mendapat respon.
BACA JUGA:
Seniman Dirikan Makam di Grahadi Surabaya
Koodinator Lapangan (Korlap) Aksi Seniman menggugat, Slamet Gaprak, mengatakan selama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur (Kadisbudpar Jatim) tidak transparan dan tidak bisa berlaku adil pada pelaku kesenian, maka perlawan akan terus dilakukan.
"Kami menyayangkan kebijakan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur Sinarto yang tidak memiliki akuntabilitas dalam kebijakan," tegasnya disela aksi didepan Gedung Negara Grahadi, Rabu (13/4/2022).
"Selama menjabat, beliau (Kepala Dinas Pariwisata Sinarto) nggak pernah memihak pelaku seni," lanjutnya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
