Lebih jauh, Deni menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari pencapaian opini WTP semata. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran daerah mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Semangatnya bukan hanya mempertahankan WTP, tetapi memastikan anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Timur. Rekomendasi BPK harus menjadi peta jalan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan,” katanya.
Deni juga mendorong penguatan sinergi antara DPRD, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan BPK dalam mengawal pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didanai melalui APBD.
“Kami ingin seluruh rekomendasi dituntaskan dengan baik. Ketika tata kelola keuangan semakin kuat, maka kepercayaan publik meningkat dan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Jawa Timur,” tandasnya.
Dengan raihan WTP ke-11 berturut-turut, Jawa Timur kembali menunjukkan konsistensinya dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Namun demikian, penyelesaian berbagai temuan BPK menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan agar tata kelola pemerintahan semakin efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
