Selain sertifikat wakaf, Menteri ATR/BPN juga menyerahkan sertifikat aset rampasan negara yang berasal dari kasus korupsi yang ditangani KPK. Penyerahan ini menjadi bentuk optimalisasi pengelolaan barang milik negara sekaligus memastikan aset hasil penegakan hukum dapat dikelola secara tertib dan memiliki legalitas yang jelas.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II, Agung Basuki, menyatakan bahwa gedung baru tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
"Peresmian kantor ini merupakan amanah sekaligus penyemangat bagi kami untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih cepat, profesional, dan berintegritas. Kami ingin memastikan masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanahnya melalui layanan yang semakin mudah, nyaman, dan berkualitas," kata Agung.
Dengan beroperasinya gedung baru Kantah Surabaya II, pemerintah berharap pelayanan pertanahan di Kota Surabaya semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat program sertifikasi tanah wakaf serta memperkuat upaya penyelamatan aset negara yang berasal dari hasil penindakan tindak pidana korupsi.
Keberadaan kantor yang lebih representatif tersebut menjadi bagian dari komitmen ATR/BPN dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang akuntabel, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
